IZIN MENDIRIKAN/MENAMBAH/

MEROMBAK BANGUNAN (IMB)

DASAR HUKUM.

1.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar Kawasan Industri.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
3. Peraturan Bupati Sawahlunto/Sijunjung Nomor 29 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Dasar Pengenaan Retribusi Izin Mendirikan/merombak Bangunan.
4. Keputusan Bupati Sawahlunto/Sijunjung Nomor 188.45/956/Kpts-Bpt-2002, tangga 31 Desember 2002, tentang Penetapan Retribusi Legalisasi Daerah. 

 MAKSUD DAN TUJUAN.

1. Dalam rangka antisipasi pengaturan pertumbuhan pembangunan dan menjamin tata tertib, kenyamanan, keselamatan bangunan yang ada di Kabupaten Sijunjung, perlu adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap bangunan yang senantiasa meningkat.
2. Bangunan yang berdiri harus ditangani dan dikelola sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung. 

KLASIFIKASI /SASARAN.

1. Setiap bangunan yang ada di Kabupaten Sijunjung.
2. Perorangan dan atau Badan Hukum yang mendirikan bangunan di Kabupaten Sijunjung.
3. Bangunan adalah sesuatu yang didirikan di dalam atau di atas permukaan tanah dan di perairan, baik yang bersifat permanen atau tetap dan sementara.
4. Bangunan Pokok adalah bangunan yang mempunyai fungsi dominan.
5. Bangunan Pelengkap adalah bangunan yang mempunyai fungsi penunjang dari bangunan pokok.
6. Mendirikan Bangunan adalah setiap kegiatan mendirikan, membuat/mengubah, memperbaharui/memperbaiki, menambah/memperluas bangunan.
7. Rumah Tinggal adalah bangunan yang di peruntukan sebagai tempat tinggal/kediaman oleh perorangan atau suatu keluarga dengan sarana prasarana/fasilitas yang memadai.
8. Bangunan industri tetapi sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/Penanaman Modal Asing. 

PERSYARATAN.

1. Rumah Penduduk :

•  Surat Permohonan dengan meterai cukup.
• Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemilik.
• Foto copy bukti pembayaran PBB tanah yang akan dibangun tahun terakhir/tahun berjalan (bagi pemohon yang wajib PBB).
• Fotocopy surat keterangan bukti hak tanah (sertifikat tanah) yang dilegalisir oleh Badan Pertanahan Negara (BPN), bagi tanah yang tidak/belum memiliki sertifikat, dilengkapi dengan surat keterangan status tanah diatas segel/materai secukupnya yang diketahui oleh Wali Nagari dan Camat setempat.
• Surat Pernyataan Izin Marapat dengan segel/bermaterai cukup yang diketahui oleh Wali Nagari setempat bagi bangunan yang merapat ketanah/bangunan tetangga.
• Gambar teknis.
• Sket lokasi.

2. Bangunan Khusus :

•  Surat Permohonan dengan Meterai cukup.
• Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemilik.
• Foto copy kontrak (apabila bangunan dikerjakan berdasarkan kontrak)
• Foto copy bukti pembayaran PBB tanah yang akan dibangun tahun terakhir/tahun berjalan (bagi pemohon yang wajib PBB).
• Fotocopy surat keterangan bukti hak tanah (sertifikat tanah) yang dilegalisir oleh Badan Pertanahan Negara (BPN), bagi tanah yang tidak/belum memiliki sertifikat, dilengkapi dengan surat keterangan status tanah diatas segel/materai secukupnya yang diketahui oleh Wali Nagari dan Camat setempat.
• Surat Pernyataan Izin Marapat dengan segel/bermaterai cukup yang diketahui oleh Wali Nagari setempat bagi bangunan yang merapat ketanah/bangunan tetangga.
• Gambar teknis.
•  Sket lokasi. 

3. Perumahan :

• Surat Permohonan dengan Meterai cukup.
• Izin prinsip.
• Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemilik.
• Foto copy bukti pembayaran PBB tanah yang akan dibangun tahun terakhir/tahun berjalan (bagi pemohon yang wajib PBB).
• Fotocopy surat keterangan bukti hak tanah (sertifikat tanah) yang dilegalisir oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) dan bagi tanah yang tidak/belum memiliki sertifikat, dilengkapi dengan surat keterangan status tanah diatas segel/materai secukupnya yang diketahui oleh Wali Nagari dan Camat setempat.
• Izin AMDAL atau UKL/UPL.
• Foto copy kontrak (apabila bangunan dikerjakan berdasarkan kontrak)
• RAB (Rencana Anggaran Biaya)

4. Tower.
    a. Syarat administrasi :

• Rekomendasi dari Wali Nagari Setempat.
• Rekomendasi dari Camat setempat.
• Surat keterangan persetujuan warga.
• Fotocopy surat keterangan bukti hak tanah (sertifikat tanah) yang dilegalisir oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) dan bagi tanah yang tidak/belum memiliki sertifikat, dilengkapi dengan surat keterangan status tanah diatas Segel/materai secukupnya yang diketahui oleh Wali Nagari dan Camat setempat.
• Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan, pos dan telekomunikasi.
• Surat pernyataan dari perusahaan.

    b. Syarat Teknis :

•  Gambar Teknis bangunan.
• Rencana Anggaran Biaya (RAB).
•  Sket lokasi.

PROSEDUR

1. Pemohon mengambil formulir dan mencari informasi yang dibutuhkan pada loket informasi Pelayanan Terpadu.
2. Pemohon melengkapi seluruh persyaratan.
3. Pemohon menyerahkan kembali formulir yang telah diisi tersebut pada loket pendaftaran Pelayanan Terpadu dengan melampirkan persyaratan untuk proses lebih lanjut dan menerima resi penerimaan berkas dari petugas.
4. Pemohon menunggu keputusan dari tim teknis, berdasarkan peninjauan di lapangan guna untuk menentukan permohonan izin dari Pemohon diterbitkan atau ditolak.
5. Apabila permohonan diterima pemohon akan diberikan besaran biaya retribusi pada loket penyerahan SKRD dan Surat Izin.
6. Pemohon menerima Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Izin dari loket penyerahan SKRD dan Surat Izin.

WAKTU PROSES.

Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja.

PEMBERI PERTIMBANGAN.

Rekomendasi Tim Teknis berdasarkan hasil survey lokasi (Dinas PU Kab. Sijunjung)